Itulahtadi jawaban dari Fungsi bahan ajar menurut Depdiknas tahun 2007 adalah sebagai berikut, kecuali?, semoga membantu. Kemudian, Pak Guru sangat menyarankan siswa sekalian untuk membaca pertanyaan selanjutnya yaitu ktt asean pertama diselenggarakan di dengan penjelasan jawaban dan pembahasan yang lengkap. Padadasarnya insfrasruktur politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali . a. Partai politik b. Lembaga negara c. Kelompok kepentingan (interest group) d. Kelompok penekan (pressure group) e. Pendapat umum (publik opini) bersama media massa. 3. Perhatikan data berikut: (1). Lihatjuga kunci jawaban pertanyaan berikut: Berdasarkan pada gambar, peta pengecap rasa pada lidah yang benar secara berurutan adalah; Hidung memiliki beberapa fungsi, kecuali: sebagai pengatur kelembaban dan temperatur suhu. sebagai alat perasa makanan. sebagai penyaring udara dari kotoran. sebagai organ pernapasan. Perhatikandata berikut 1 Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar (E) Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali (B) Tinggalkan komentar Batalkan balasan Secarafungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali . a. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan b. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar Kitabyang mempunyai nama lain kitab Mazmur adalah? Kitab Taurat Kitab Zabur Kitab Injil Kitab Al-Qur'an Kitab Kuning Jawaban: B Kitab Zabur Dilansir dari Ensiklopedia, kitab yang mempunyai nama lain kitab mazmur adalah kitab zabur Baca Juga Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali? Fungsiiklan adalah sebagai berikut, kecuali. Jawaban. Iklan memiliki dua pengertian. Perta­ma, iklan adalah "berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar dapat tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Terlebihlagi bahwa menurut ketentuan Pasal 44 B UUP No. 28 Tahun 2007 : Ayat (1) : Penghentian penyidikan hanya dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan. Ayat (2) : Penghentian penyidikan hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang dibayar. Oleh karena itu Mahkamah Agung berpendapat bahwa sekalipun SoalCPNS TWK (Tes Wawasan Kebangsaan) - dengan topik Soal TWK Hots Konstitusi RI merupakan salah satu bagian dari Tes Kompetensi Dasar yang akan diujikan bagi para peserta seleksi TKD CPNS maupun sekolah kedinasan, untuk menilai peserta CPNS dalam penguasaan pengetahuan dan kemampuan dalam mengimplementasikan nilai-nilai 4 (empat) Pilar secarafungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali a. sebaga puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semualingkungan peradilan b. melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut undang undang dasar c. melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalanya peradilan di semua lingkungan peradilan diseluruh indonesia d VRCB. - Mahkamah Agung atau MA adalah salah satu lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MA bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung memiiki badan peradilan di bawahnya yaitu badan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pengaturan tugas dan wewenang MA diatur secara jelas dalam Undang-Undang atau UU MA, UU kekuasaan kehakiman, dan UU peradilan umum. Kehadiran MA didasari oleh Pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar atau UUD tugas dan wewenang Mahkamah Agung Republik Indonesia Memeriksa dan memutus permohonan kasasi Pasal 20 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Memeriksa dan memutus sengketa tentang kewenangan mengadili Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985. Memeriksa dan memutus permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap Pasal 28 ayat 1 UU Nomor 14 Tahun 1985. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU Pasal 20 ayat 1 huruf b UU Nomor 48 Tahun 2009. Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua badan peradilan yang berada di bawahnya Pasal 32 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2009. Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya Pasal 32 ayat 4 UU Nomor 3 Tahun 2009 Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasehat masalah hukum kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila diminta Pasal 22 UU Nomor 48 Tahun 2009. Memberi pertimbangan hukum atas permohonan grasi dan rehabilitasi Pasal 35 UU Nomor 5 Tahun 2004. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman Pasal 24 ayat 1 UU Nomor 48 Tahun 2009. Melakukan pengawasan internal atas tingkah laku hakim Pasal 32A UU Nomor 3 Tahun 2009. Mengawasi pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan Pasal 32 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2009. Baca juga Kusumah Atmaja, Ketua Mahkamah Agung Indonesia Pertama Selain wewenang di atas, MA juga menjalankan sejumlah fungsi, yaitu Fungsi Peradilan Hak uji materiil apakah suatu peraturan ditinjau dari isi materinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Fungsi Pengawasan MA memiliki badan pengawas yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pengadilan dan tingkah laku para hakim. Fungsi Mengatur MA dapat membuat peraturan sendiri jika dianggap perlu untuk melengkapi hukum acara yang sudah diatur UU. Produk hukumnya adalah Peraturan MA, Surat Edaran MA, dan lain-lain. Fungsi Nasehat MA dapat memberikan nasihat atau pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga negara lain. Contohnya kepada presiden dalam rangka pemberian atau penolakan grasi. Fungsi Administratif MA mengatur tugas dan tanggung jawab, susunan organisasi, serta tata kerja kepaniteraan pengadilan. Referensi Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta Konstitusi Press Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel. Secara fungsional Mahkamah Agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali? Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah Jawaban yang benar adalah B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Dilansir dari Ensiklopedia, secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut, kecuali Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Pembahasan dan Penjelasan Menurut saya jawaban A. Sebagai puncak semua peradilan dan sebagai pengadilan tertinggi untuk semua lingkungan peradilan adalah jawaban yang kurang tepat, karena sudah terlihat jelas antara pertanyaan dan jawaban tidak nyambung sama sekali. Menurut saya jawaban B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar adalah jawaban yang paling benar, bisa dibuktikan dari buku bacaan dan informasi yang ada di google. Menurut saya jawaban C. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di seluruh Indonesia adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut lebih tepat kalau dipakai untuk pertanyaan lain. Menurut saya jawaban D. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan adalah jawaban salah, karena jawaban tersebut sudah melenceng dari apa yang ditanyakan. Menurut saya jawaban E. Memberikan keterangan, Pertimbangan dan nasihat tentang soal-soal yang berhubungan dengan hukum apabila hal tersebut diminta oleh pemerintah adalah jawaban salah, karena setelah saya coba cari di google, jawaban ini lebih cocok untuk pertanyaan lain. Kesimpulan Dari penjelasan dan pembahasan serta pilihan diatas, saya bisa menyimpulkan bahwa jawaban yang paling benar adalah B. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar. Jika anda masih punya pertanyaan lain atau ingin menanyakan sesuatu bisa tulis di kolom kometar dibawah. secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali – Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki fungsi penting dalam sistem peradilan di Indonesia. Fungsinya bermula dari mengatur dan mengawasi sistem peradilan, memastikan bahwa hukum yang berlaku dipegang teguh dan konstitusi dihormati. Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk menyelesaikan konflik yang muncul di antara pengadilan dan untuk membuat keputusan yang dianggap terbaik untuk masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi-fungsi ini, Mahkamah Agung dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Pengadilan. Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan dan memiliki hak untuk mengajukan kasasi atas putusan pengadilan. Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Fungsi-fungsi tersebut adalah fungsi utama Mahkamah Agung. Namun, ada beberapa fungsi lain yang dimiliki oleh Mahkamah Agung tetapi tidak diterapkan secara konvensional. Salah satu contohnya adalah Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. Hal ini dilakukan jika putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum atau konstitusi. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan. Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki fungsi-fungsi tersebut, kecuali fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Karena Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengadili perkara, tugas ini jatuh kepada Mahkamah Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak dapat memutuskan perkara secara langsung, tetapi hanya dapat mengevaluasi dan meninjau putusan pengadilan untuk menjamin bahwa putusan yang dihasilkan telah mematuhi hukum dan konstitusi. Dengan demikian, fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung. Rangkuman 1Penjelasan Lengkap secara fungsional mahkamah agung memiliki fungsi sebagai berikut kecuali– Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan– Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas– Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan– Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan– Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan– Fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung – Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan Secara fungsional, Mahkamah Agung adalah badan yang bertanggung jawab untuk memberikan pengadilan tinggi terakhir untuk mengadili perkara-perkara di Amerika Serikat. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah untuk mengatur praktek dan prosedur yang berlaku di pengadilan, meninjau dan menjatuhkan hukuman, mengawasi pengadilan lain, dan mengawasi konstitusi negara bagian dan federal. Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk menangani kasus-kasus yang diadili di pengadilan lain. Pertama, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk menentukan apakah undang-undang yang ada sesuai dengan Konstitusi atau tidak. Jika undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak konstitusional dari warga negara dihormati. Kedua, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk meninjau kasus-kasus yang telah diadili oleh pengadilan tingkat bawah. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa salah satu pihak tidak mendapatkan perlakuan yang adil di pengadilan tingkat bawah, Mahkamah Agung dapat meninjau dan mengubah keputusan tersebut. Ketiga, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi pengadilan tingkat bawah dan mengawasi praktek-praktek yang berlaku di pengadilan. Mahkamah Agung mengawasi pengadilan tingkat bawah untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dihormati. Keempat, Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk mengawasi konstitusi negara bagian dan federal. Mahkamah Agung dapat mengawasi undang-undang yang dibuat oleh negara bagian dan federal untuk memastikan bahwa mereka sesuai dengan Konstitusi. Kelima, Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk meninjau dan mengadili kasus-kasus yang diajukan ke Mahkamah Agung sebagai pengadilan tingkat terakhir. Mahkamah Agung dapat memutuskan untuk mengadili kasus dengan menggunakan hak prerogatifnya. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku dihormati. Namun, Mahkamah Agung tidak memiliki wewenang untuk meninjau dan mengubah keputusan pengadilan. Itu adalah tugas dari pengadilan tingkat bawah untuk meninjau dan membuat keputusan. – Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Agung merupakan bagian terpenting dari sistem peradilan di Amerika Serikat. Ini adalah bagian tertinggi dari sistem peradilan yang mengawasi dan menerapkan hukum federal. Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengambil keputusan akhir yang berlaku di seluruh negara. Dengan demikian, Mahkamah Agung berperan sebagai hakim akhir bagi semua kasus yang menyangkut hukum federal. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi untuk memutuskan kasus yang menyangkut perbedaan pendapat antara dua atau lebih pihak di pengadilan federal. Jika ada perbedaan pendapat antara dua pengadilan, Mahkamah Agung dapat memutuskan kasus tersebut dan memberikan putusan akhir. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengevaluasi dan meninjau putusan pengadilan di tingkat lebih rendah. Hal ini membuat Mahkamah Agung berperan sebagai badan yang menetapkan standar untuk pengadilan di tingkat lebih rendah. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk membatalkan atau mengubah putusan pengadilan di tingkat lebih rendah jika putusan tersebut dianggap tidak sesuai dengan hukum federal. Hal ini membuat Mahkamah Agung berperan sebagai hakim akhir untuk kasus-kasus yang menyangkut hukum federal. Namun, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Konstitusi adalah badan yang didirikan di bawah UU Konstitusi yang memiliki hak untuk menilai keabsahan undang-undang yang dibahas di pengadilan. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai hakim akhir untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang. Kesimpulannya, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi, tetapi Mahkamah Konstitusi tidak memiliki hak untuk meninjau dan mengevaluasi putusan pengadilan atas pertanyaan konstitusionalitas. Mahkamah Agung merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur hukum federal, mengawasi dan meninjau putusan pengadilan di tingkat lebih rendah, dan membatalkan atau mengubah putusan pengadilan di tingkat lebih rendah jika dianggap tidak sesuai dengan hukum federal. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi adalah badan yang bertanggung jawab untuk menilai keabsahan undang-undang yang dibahas di pengadilan. – Mahkamah Pengadilan bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan Secara fungsional, Mahkamah Agung MA memiliki fungsi yang berbeda-beda. MA memiliki tugas untuk memastikan bahwa hukum diikuti di seluruh wilayah negara dan bertindak sebagai pengadilan terakhir. MA juga berperan sebagai pengawas hukum nasional, yang memastikan bahwa pengadilan tingkat rendah dan tingkat yang lebih tinggi mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga bertanggung jawab untuk menerbitkan keputusan yang telah disepakati oleh negara dan mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga bertanggung jawab untuk menjaga keadilan, mengkonfirmasi kebijakan hukum yang telah disepakati oleh negara, dan memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan tingkat yang lebih rendah selaras dengan hukum yang berlaku di negara itu. MA juga berperan sebagai pengawas hukum nasional untuk memastikan bahwa hukum yang berlaku di negara itu ditaati dan diikuti. Selain itu, MA juga diminta untuk menyediakan opini tentang persoalan yang memiliki implikasi hukum yang lebih luas, termasuk persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, pengaturan yang berlaku di sektor publik, dan persoalan lain yang berkaitan dengan hukum dan keadilan. MA juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum yang berlaku di negara itu dan memastikan bahwa setiap pengadilan tingkat yang lebih rendah mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu. Namun, Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Putusan terakhir dalam persidangan hanya dapat diberikan oleh pengadilan tingkat yang lebih rendah. Hanya pengadilan tingkat yang lebih rendah yang dapat memutuskan suatu perkara dan mengikat orang yang bersangkutan. Kesimpulannya, secara fungsional Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi yang berbeda-beda, tetapi Mahkamah Agung tidak bertanggung jawab untuk memberikan putusan terakhir dalam persidangan. Putusan terakhir harus datang dari pengadilan tingkat yang lebih rendah. MA bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pengadilan tingkat yang lebih rendah mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara itu dan menyediakan opini tentang persoalan yang memiliki implikasi hukum yang lebih luas. – Mahkamah Agung memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi ini, termasuk menjaga agar ketentuan dan hukum diterapkan dan dipatuhi secara konsisten di seluruh negara bagian. Mahkamah Agung berwenang untuk mengendalikan kerangka hukum di Amerika Serikat, termasuk pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan untuk menginterpretasikan konstitusi dan memutuskan masalah-masalah hukum yang memiliki implikasi yang luas. Pertama, Mahkamah Agung memiliki hak untuk meninjau dan memutuskan kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan federal dan pengadilan negara bagian. Mahkamah Agung berwenang untuk menentukan apakah putusan pengadilan telah mengikuti hukum secara benar atau tidak. Jika Mahkamah Agung menemukan bahwa putusan pengadilan salah, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Kedua, Mahkamah Agung dapat memutuskan masalah yang berada di luar kewenangan pengadilan. Mahkamah Agung memiliki hak untuk melarang pemerintah federal dan pemerintah negara bagian dari melakukan tindakan yang melanggar hukum. Mahkamah Agung juga dapat mengambil tindakan jika ada masalah yang timbul dari perbedaan pendapat antara pemerintah federal dan negara bagian. Mahkamah Agung dapat pula memutuskan masalah hukum yang melibatkan beberapa negara bagian. Ketiga, Mahkamah Agung memiliki hak untuk memberikan opini hukum tentang masalah-masalah hukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Mahkamah Agung dapat diminta untuk membuat rekomendasi kepada pemerintah negara bagian atau pemerintah federal. Rekomendasi ini dapat digunakan untuk membantu pemerintah federal dan negara bagian dalam membuat keputusan yang bertanggung jawab hukum. Namun, secara fungsional mahkamah agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. Hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan putusan adalah prerogatif yang dimiliki oleh pengadilan yang telah mengeluarkan putusan tersebut. Jika Mahkamah Agung berpikir bahwa putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan salah, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengubah putusan tersebut. Secara keseluruhan, secara fungsional Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting. Fungsi-fungsi ini meliputi meninjau dan memutuskan kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan federal dan pengadilan negara bagian, memutuskan masalah yang berada di luar kewenangan pengadilan, dan memberikan opini hukum tentang masalah-masalah hukum. Namun, secara fungsional, Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan perintah untuk menghentikan pelaksanaan suatu putusan. – Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan Secara fungsional, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pelaksanaan hukum. Fungsi utama Mahkamah Agung adalah untuk memastikan bahwa hakim berfungsi dengan benar dan adil. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengkaji dan mengubah keputusan hakim di semua tingkat hukum, baik di tingkat distrik, negeri, atau nasional. Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur sistem hukum nasional, termasuk menetapkan aturan baru dan mengubah aturan yang sudah ada. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengatur dan memantau pengadilan dan hakim di seluruh negara bagian. Mahkamah Agung dapat mengambil tindakan hukum, termasuk memerintahkan hakim untuk mengikuti aturan tertentu dan memerintahkan hakim untuk mengubah putusannya. Mahkamah Agung juga dapat mengajukan tuntutan hukum atas hakim atau pengadilan yang menyimpang dari aturan hukum. Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk memberikan petunjuk hukum kepada hakim, petunjuk yang menetapkan apa yang dianggap sebagai hukum yang berlaku. Ini penting untuk memastikan bahwa hakim memutuskan kasus dengan cara yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Petunjuk hukum ini juga dapat membantu hakim menyelesaikan kasus yang lebih rumit dan membantu hakim menafsirkan hukum yang lebih kompleks. Namun, hakim tidak berkewajiban untuk mengikuti petunjuk hukum ini dan dapat mengabaikannya jika dianggap perlu. Namun, poin yang tidak benar adalah bahwa Mahkamah Agung juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku, jika dianggap diperlukan. Ini karena Mahkamah Agung tidak memiliki otoritas untuk mengubah hukum yang berlaku. Hanya Kongres yang dapat mengubah hukum yang berlaku. Mahkamah Agung hanya dapat mengubah aturan yang ada untuk menyesuaikannya dengan perkembangan hukum, tetapi tidak untuk menggantikannya. Secara keseluruhan, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi penting dalam pemeliharaan dan pelaksanaan hukum. Ini termasuk memastikan bahwa hakim berfungsi dengan benar dan adil, mengkaji dan mengubah keputusan hakim di semua tingkat hukum, mengawasi dan mengatur sistem hukum nasional, memberikan petunjuk hukum kepada hakim, dan mengajukan tuntutan hukum. Namun, Mahkamah Agung tidak memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan tambahan untuk menggantikan hukum yang berlaku. – Fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi di Indonesia yang bertanggung jawab memutus dan menyelesaikan perselisihan hukum yang berkaitan dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan salah satu badan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi utama yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan di Indonesia dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi utama tersebut antara lain Pertama, Mahkamah Agung memiliki fungsi mengawasi pengadilan di seluruh Indonesia. Mereka dapat memeriksa pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa pengadilan menjalankan tugasnya secara benar dan adil. Kedua, Mahkamah Agung juga memiliki fungsi sebagai arbiter terakhir untuk menyelesaikan perselisihan hukum. Mereka menyelesaikan perselisihan yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama. Ketiga, Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dan bersifat mengikat. Keputusan-keputusan ini berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan hukum dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Keempat, Mahkamah Agung juga bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Mereka dapat memeriksa pelaksanaan hukum dan memastikan bahwa hukum dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung adalah fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Hal ini karena Mahkamah Agung hanya bertanggung jawab untuk memeriksa dan menyelesaikan perselisihan hukum. Pengadilan tingkat pertama yang berada di masing-masing provinsi di Indonesia adalah yang akan memutuskan perkara-perkara di Indonesia. Dengan demikian, Mahkamah Agung memiliki beberapa fungsi utama yang bertujuan untuk menjamin bahwa hukum dan peraturan di Indonesia dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi utama tersebut antara lain melakukan pengawasan terhadap pengadilan di seluruh Indonesia, menyelesaikan perselisihan hukum yang tidak bisa diselesaikan di pengadilan-pengadilan tingkat pertama, mengeluarkan keputusan-keputusan yang bersifat umum dan mengikat, serta mengawasi pelaksanaan hukum di Indonesia. Namun, fungsi sebagai pengadilan yang memutuskan perkara-perkara di Indonesia adalah fungsi yang tidak dimiliki oleh Mahkamah Agung.